KONTEKSTUALISASI IJMA' PADA MASA MODERN




A.    KONSEP IJMA’

1.      Pengertian Ijma’

تعريفه : لغة : اَلْعَزْمُ وَالتَّصْمِيْمُ عَلَى الشَيئٍ
اِصْطِلِاحًا : اِتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِيْنَ مِنَ الْأُمَةِ الْإِسْلَامِيَةِ فِي عَصْرِ مِنَ الْعُصُوْرِ, عَلَى حُكْمٍ شَرْعِي, بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ
Secara etimologi Ijma’ berarti kesepakatan atau konsensus. Ijma’ juga berarti ketetapan untuk melakukan sesuatu. Perbedaan antara pengertian pertama dengan pengertian kedua terletak pada kuantitas (jumlah) orang yang berketetapan hati. Pengertian pertama mencukupkan satu tekad saja sedangkan untuk pengertian kedua memerlukan tekad kelompok.
Secara terminologi, ada beberapa rumusan Ijma’ yang dirumuskan oleh para ulama ushul fiqih. Jumhur ulama ushul fiqih sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, Abu Zahrah dan Wahhab Khalaf merumuskan Ijma’ dengan kesepakatan para mujtahid dari umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad sholallahu ‘alaihi wasalam terhadap suatu hukum syara’ dan Abu Zahrah menambahkan diakhir definisinya dengan “yang bersifat amaliyah”.

2.      Syarat dan Rukun Terjadinya Ijma’

Jumhur ulama ushul fiqih mengemukakan bahwa rukun Ijma’ itu ada lima, yaitu :
a.       Yang terlibat dalam pembahasan hukum syara’ melalui Ijma’ tersebut adalah seluruh mujtahid. Apabila ada diantara mujtahid yang tidak setuju, sekalipun jumlahnya kecil maka hukum yang dihasilkan itu tidak dinamakan Ijma’.
b.      Mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum itu adalah seluruh mujtahid pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia.
c.       Kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya.
d.      Hukum yang disepakati itu adalah hukum syara’, yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya secara rinci dalam Al-Qur’an.
e.       Sandaran hukum Ijma’ tersebut haruslah Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah sholallahu ‘alaihi wasalam.
Disamping kelima rukun di atas, jumhur ulama ushul fiqih mengemukakan syarat ijma’: yang melakukan ijma’ tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijma’, kesepakatan itu muncul dari para mujtahid yang bersifat adil (berpendirian kuat terhadap agama) dan para mujtahid yang terlibat adalah orang yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau perbuatan bid’ah.

3.      Pembagian Ijma’

Menurut Abdul Karim Zaidan, ijma’ terbagi menjadi dua yaitu ijma’ sharih (jelas) dan ijma’ sukuti (dia/persetujuan yang diketahui lewat diamnya sebagian ulama):
a)      Ijma’ Sharih (jelas)
أنَّ الْمُجْتَهِدِيْنَ يُبْدُوْنَ اَرَاءَهُمْ صَرْحَةً, ثُمَّ يَجْمَعُوْنَ عَلَى رَأْيِ
yaitu kesepakatan seluruh mujtahid baik dengan perkataan atau perbuatan terhadap suatu masalah tertentu, setiap mujtahid menyampaikan pendapatnya dengan jelas. Ijma’ seperti ini jarang terjadi, apalagi dalam suatu majlis yang dihadiri oleh semua mujtahid pada masa tersebut, sebagaimana pendapat an-Nazzam bahwa ijma’ seperti ini tidak mungkin terjadi. Tetapi jumhur ulama ushul fiqih berpendapat apabila hal ini terjadi dan menghasilkan suatu kesepakatan maka bisa dijadikan sebagai hujjah syar’iyah dengan tanpa khilaf dan kekuatan hukumnya bersifat qath’i.
b)      Ijma’ Sukuti (diam)
أَنْ يُبْدَي أَحَدَ الْمُجْتَهِدِيْنَ رَأْيَهُ فِي مَسْأَلَةٍ, وَ يُعْرَفُ وَ يَشْتَهِرُ, وَ يَبْلغ اْلأَخَرِيْنَ, فَيَسْكُتُوْا وَلَا يُنْكِرُوْهُ صَرْاحَةً, وَلَا يُوَافِقَا عَلَيْهِ صَرْاحَةً مَعَ عَدَامِ الْمَانِعِ
yaitu kesepakatan sebagian mujtahid dalam suatu permasalahan dan sebagian mujtahid yang yang lain tidak berpendapat (diam) dan tidak mengingkarinya. Ijma’ yang kedua ini, para ulama masih berselisih pendapat apakah termasuk hujjah syar’iyah atau tidak :
1)      Menurut Al-Malikiyah dan Al-Syafi’iyah bukan Ijma’ dan bukan hujjah syar’iyah karena diamnya sebagian mujtahid belum tentu menunjukkan kesepakatan
2)      Menurut Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah dianggap ijma’ dan hujjah qath’iyah karena diamnya sebagian mujtahid yang lain menunjukkan taslim dan sepakat terhadap permasalahan tersebut. Selain itu jika dilogikakan, bahwa ijma’ sharih yang harus disepakati oleh semua mujtahid yang hidup pada masa terjadinya ijma’ dan masing-masing mengemukakan pendapatnya serta menyetujui hukum yang ditetapkan, maka hal ini tidak mungkin terjadi karena biasanya ijma’ yang dikemukakan ulama berawal dari pendapat pribadi atau kelompok mujtahid dan lainnya diam.
Lebih lanjut abu Zahra menyatakan alasan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Hanabilah :
Pertama, Diamnya (sukut) para ulama tentang suatu hukum hasil ijtihad adalah setelah mempelajari dan menganalisis hasil ijtihad tersebut, dan mempelajari ijtihad ulama lain adalah suatu kewajiban bagi para ulama dan jika mereka diam saja maka hal tersebut menunjukkan persetujuannya.
Kedua, Adalah tidak layak jika ulama atau ahli fatwa tidak mendengar adanya fatwa lain, dan ulama lain harus mempelajarinya dan menanggapinya jika ada kesalahan dalam hasil ijtihadnya. Disamping itu, apabila para ulama lain yang tidak mengeluarkan fatwa mengganggap fatwa itu menyimpang dari nash atau metode yang digunakan tidak sesuai dan mereka diam maka mereka berdosa.
Menurut Al-Karkhiy dari madzhab hanafiyyah dan Al-A‘midi dari madzhab syafi’iyah bahwa Ijma’ Sukuti adalah hujjah dzanniyah.

4.      Kemungkinan Terjadi Ijma’

Para ulama berbeda pendapat tentang adanya ijma’ dan kewajiban melaksanakannya. Jumhur ulama berkata, “ijma’ itu bisa terjadi bahkan telah terlaksana”. Sedangkan pengikut Nizzam dan golongan Syi’ah menyatakan, Ijma’ itu tidak mungkin terjadi, dengan mengemukakan beberapa argumen, antara lain :
Pertama, sesungguhnya Ijma’ yang dimaksudkan oleh jumhur tentang diharuskannya adanya kesepakatan semua mujtahid pada suatu masa sehingga harus memenuhi dua kriteria :
1.      Mengetahui karakter setiap mujtahid yang dikategorikan mampu untuk mengadakan ijma’
2.      Mengetahui masing-masing pendapat mujtahid tentang permasalahan tersebut
Kedua, Ijma’ itu harus bersandarkan kepada dalil, baik yang qath’i maupun yang dzanni. Bila berlandaskan dalil qath’i, maka tidak diragukan lagi bahwa hal itu tidak membutuhkan Ijma’. Sebaliknya bila didasarkan pada dalil dzanni dapat dipastikan para ulama akan berbeda pendapat karena masing-masing mujtahid akan mengelurkan pendapat dengan kemampuan berfikir daya nalar mereka, disertai berbagai dalil yang mengatakan pendapat mereka.

5.      Kehujjahan Ijma’ Menurut Para Ulama

Jumhur ulama berpendapat bahwa Ijma’ dapat dijadikan argumentsi (hujjah) berdasarkan hadits-hadits yang menyatakan bahwa umat Muhammad tidak akan bersepakat terhadap kesesatan dan apa yang menurut pandangan kaum muslimin baik, maka menurut Allah juga baik. Oleh karena itu, amal perbuatan para sahabat yang telah disepakati dapat dijadikan argumentsi.
Menurut Al-A’midi, para ulama telah sepakat mengenai ijma’ sebagai hujjah yang wajib diamalkan. Pendapat tersebut bertentangan dengan Syi’ah, Khawarij dan Nizam dari golongan Mu’tazilah.
Al-Hajib berkata bahwa ijma’ itu hujjah tanpa menanggapi pendapat Nizam, Khawarij dan Syi’ah. Adapun Ar-Rahawi berpendapat bahwa ijma’ itu pada dasarnya adalah hujjah. Sedangkan dalam kitab “Qawa’idul Usul dan Ma’aqidul Usul” dikatakan bahwa Ijma’ hujjah pada setiap masa. Namun pendapat ini ditentang oleh “Daud” yang mengatakan bahwa ijma’ hanya terjadi pada masa sahabat.
Kehujjahan ijma’ juga berkaitan erat dengan jenis ijma’ itu sendiri, yaitu sharih dan sukuti, agar lebih jelas maka pendapat mereka tentang ijma’ akan ditinjau berdasarkan pembagian Ijma’ itu sendiri.
a)      Kehujjahan Ijma’ sharih
Jumhur telah sepakat bahwa ijma’ sharih merupakan hujjah secara qath’i, wajib mengamalkannya dan haram menentangnya. Bila sudah terjadi Ijma’ pada suatu permasalahan maka itu menjadi hukum qath’i yang tidak boleh ditentang dan menjadi masalah yang tidak boleh diijtihadi lagi. Hal ini berdasarkan QS An-Nisa’:115
وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا
 “Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”
Kehujjahan dalil dari ayat di atas adaalah ancaman Allah terhadap mereka yang tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Disebutkan bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dan akan mendapat tempat kembali yang buruk. Hal itu menunjukan bahwa jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang tidak beriman itu adalah batil dam haram diikuti. Sebaliknya, jalan yang ditempuh oleh orang-orang mukmin adalah hak dan wajib diikuti.
b)      Kehujjahan Ijma’ Sukuti.
Ijma’ Sukuti telah dipertentangkan kehujjahannya dikalangan para ulama. Sebagian dari mereka telah memandang Ijma’ Sukuti sebagai hujjah bahkan tidak mengatakan sebagai Ijma’. Diantara mereka ialah pengikut Maliki dan Imam Syafi’i yang menyebutkan hal tersebut dalam berbagai pendapat.
Mereka berargumen bahwa diamnya sebagian mujtahid itu mungkin saja menyepakati sebagian atau bisa saja tidak sama sekali. Misalnya karena tidak melakukan ijtihad pada satu masalah atau takut mengemukakan pendapatnya sehingga kesepakatan mereka terhadap mujtahid lainnya tidak bisa ditetapkan apakah hal itu qath’i atau dzanni. Jika demikian adanya, tidak bisa dihalalkan adanya kesepakatan dari seluruh mujtahid. Berarti tidak bisa dikatakan Ijma’ ataupun dijadikan sebagai hujjah.

B.     KONTEKSTUALISASI IJMA’

1.      Ijma’ Pada Masa Klasik

Sejarah tasyri’ Islam telah menorehkan tintanya bahwa ijtihad pernah terjadi di masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar dan tidak seorangpun sahabat yang menafikan kenyataan itu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Maimun bin Mahran bahwa jika khalifah Abu Bakar dan Umar dihadapkan dengan satu pertentangan atau masalah, maka akan mencari jawabannya di dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Jika tidak menemukan jawaban maka mereka akan memanggil dan mengumpulkan para tokoh kaum muslimin pada saat itu dan para ulama untuk bermusyawarah, berijtihad dan mencari jawaban. Hal ini juga dikatakan oleh Al-Juwaini. Pada masa itu tidak semua ulama dan tokoh muslimin dikumpulkan karena mereka tersebar diberbagai daerah dan jika menunggu seluruh ulama maka akan membutuhkan waktu yang lama.

2.      Ijma’ Pada Masa Modern

Seiring berjalannya waktu, muncul persoalan-persoalan baru yang belum dikenal oleh ulama terdahulu, sehingga hukum dan fatwa yang ditetapkan oleh ulama terdahulu tidak relevan lagi, dan hal inilah yang memotivasi untuk berijtihad karena berubahnya masa, tempat, adat dan kondisi serta keadaan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang.
Para cendikiawan muslim banyak perbedaan pendapat dalam menentukan terminologi konsensus. Menurut Dr. Umar Sulaiman Al-Asyqor, dilandaskan oleh dua hal : pertama, penentuan persoalan yang mempunyai aktualisasi untuk berkonsensus. Kedua, penentuan contoh permasalahan yang dianggap dalam konsensus. Terlepas dari perdebatan soal terminologi, ia disepakati sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur’an dan Hadits.
Dari posisinya yang ketiga, Ijma’ memiliki peran signifikan dan kuat dalam pengambilan hukum Islam. Ijma’ juga diakui terbebas dari kekeliruan dan kesesatan yang berlandaskan pada sabda Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasalam: “Umatku tidak berkonsensus dalam kesesatan” (HR. Ahmad dan At-Thabrani).  
Para ulama sepakat bahwa ijma’ merupakan dasar pengambilan hukum setelah Al-Qur’an dan Hadits Nabi. Namun dalam aplikasinya masih terdapat perbedaan pandangan apakah Ijma’ hanya terjadi pada masa sahabat saja atau dapat dilakukan pada masa sekarang. Padahal sekarang ini permasalahan umat Islam semakin kompleks dan membutuhkan jawaban instan dan cepat, jika Ijma’ tidak dapat dilakukan maka penyelesaian masalah tidak akan berhenti. Sebagaimana yang menjadi pembicaraan akhir-akhir ini, permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan metode ijtihad secara kolektif atau bermusyawarah sejumlah mujtahid, dan mungkin saja cara ini dapat menggantikan posisi ijma’. Ijma’ sangat erat hubungannya dengan ijtihad, dan jika Ijma’ tidak mungkin dilakukan pada masa sekarang maka bukan berarti ijtihad juga tertutup. Tetapi ijtihad akan lebih akurat jika dilakukan dengan sistem musyawarah dan bertukar pikiran diantara orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih dalam agama atau yang disebut ijtihad kolektif.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf Qardhawi bahwa seyogyanya dalam menyelesaikan permasalahan baru yang besar tidak cukup dengan ijtihad individu tetapi hendaknya melakukan transformasi dari ijtihad individu ke ijtihad jama’. Dimana para ilmuwan bermusyawarah tentang persoalan yang terjadi terutama hal-hal yang bercorak umum dan sangat penting bagi umat muslim. Karena ijtihad kolektif lebih mendekati kebenaran daripada pendapat perseorangan. Hanya saja ijtihad kolektif bukan berarti membunuh ijtihad individu, karena ijtihad kolektif dari hasil penelitian murni yang diajukan oleh setiap mujtahid.

DAFTAR PUSTAKA


دكتور أحمد محمد العلمي. أصول الفقه أساسيات و مبادئ. دار ابن حزم.
http://megamakalah.blogspot.co.id/2015/08/2-ushul-fiqh-ijma.html  diakses pada tanggal 23 Januari 2018, pukul 17.33

Share on Google Plus

About Muhammad Abdullatif

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment